PERKUMPULAN PENYEHAT TRADISIONAL INDONESIA (P-HATTRA INDONESIA): PP. 103, TAHUN 2O14

BERITANEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1994, 2016 KEMENKES. Kesehatan Tradisional Empiris.

Pelayanan. Pencabutan.

PERATURANMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR61TAHUN2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 23,

Pasal 26ayat (3), Pasal 39 ayat (8),danPasal 57 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014Nomor244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Republik IndonesiaNegara Nomor 5679);

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-2-3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 369, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5643);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi

Pelayanan Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010Nomor673);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012

tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013

tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan

Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor1508);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat

Tradisional Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPELAYANAN

KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-3-BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

adalahpenerapan kesehatan tradisional yang manfaat

dan keamanannya terbukti secara empiris.

2. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,

sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan

norma yang berlaku di masyarakat.

3. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang

melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh

melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non

formal.

4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya

disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk

memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

5. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk

melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.

6. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi

masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan

tradisional empiris.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. PemerintahDaerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-4-9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

TradisionalEmpirisyang aman dan bermanfaat;

b. pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah,

dan penyehat tradisional; dan

c. pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor

terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan

tradisional.

BAB II

PENDAFTARAN

BagianKesatu

Penyehat Tradisional

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilaksanakan

oleh Penyehat Tradisional berdasarkanpengetahuandan

keterampilan yang diperoleh secara turun temurun atau

melalui pendidikan non formal.

(2) Pengetahuan dan keterampilan secara turun temurun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui

magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah

memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling

sedikit 5 (lima)tahun.

(3) Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari

pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-5-dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan

Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat

kegiatan magang.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup

memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris secara mandiri.

BagianKedua

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pasal 4

(1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;

(2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;

(3) STPT sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya berlaku

untuk 1 (satu) tempat praktik;

(4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak

melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat

invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri

khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal5

(1) Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus

mengajukan permohonantertulis kepada pemerintah

daerahkabupaten/kota dengan melampirkan:

a. surat pernyataan mengenai metode atau teknik

pelayanan yangdiberikan;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-6-c. pas photo terbaru ukuran 4x6 cm(empat kali enam

centi meter)sebanyak 2 (dua) lembar;

d. surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah

atau desa;

e. surat pengantar puskesmas;

f. surat rekomendasi dari dinas kesehatan

kabupaten/kota; dan

g. surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat

keterangan dari tempat kegiatan magang.

(2) Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap

metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan.

(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan

membentuk tim penilai teknis yangunsurnya meliputi :

a. tokoh masyarakat;

b. asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait; dan

c. dinas kesehatan kabupaten/kota.

(4) Selain unsur dalam tim penilai teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dinas kesehatan kabupaten/kota

dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional

empirisatau orang yang memiliki pengetahuan di bidang

kesehatan tradisional.

(5) Hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjadi pertimbangan dinas kesehatan

kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat rekomendasi.

(6) Dalam hal STPT dikeluarkan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota, surat rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan dan

hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) tetap menjadi pertimbangan dinas

kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan STPT.

(7) Contoh STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat

tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat

keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa,

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-7-surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dinas

kesehatan kabupaten/kota, dan form penilaian teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam formulir I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal6

Dalammelakukanpenilaian teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2), dinas kesehatan kabupaten/kota

dapat melibatkanunit yang salah satu fungsinyamelakukan

penapisan atas cara metode/teknik/bahan/alat berteknologi

pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan.

Pasal7

(1) STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang kembali.

(2) Untuk memperpanjang STPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Penyehat Tradisional harus mengajukan

permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

dengan melampirkan:

a. fotokopi STPT yang masih berlaku;dan

b. rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota.

(3) Rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan

setelah dilakukan penilaian teknis.

(4) Permohonan perpanjangan STPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum jangka waktu STPT berakhir.

Pasal 8

STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila:

a. dicabut/dibatalkan;

b. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;

c. pindah tempat praktik diluar kabupaten/kota penerbit

STPT;

d. meninggal dunia; atau

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-8-e. atas permintaan penyehat tradisional

Pasal9

STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional

empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan

manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara

rasional;

b. tidak bertentangan dengan norma agama dan norma

yang berlaku di masyarakat; dan

c. tidak bertentangan dengan program pemerintah

dalam upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

(2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf byaitu tidak memberikan

pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan

bantuan makhluk gaibdanramalan nasib.

(3) Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb

yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan,

kesopanan dan budaya.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-9-Pasal 11

Konseppelayanan kesehatan tradisional meliputi:

a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh

ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial

dan budaya;

b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan

penyembuhandiri sendiri (self healing); dan

c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik

(menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah

yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara

kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan

kesehatan.

Pasal 12

(1) Pelayanan Kesehatan TradisionalEmpirismempunyai ciri

khas meliputi:

a. asalbudaya;

b. prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien;

c. kondisi kesehatan Klien;

d. tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris; dan

e. menggunakan alat dan teknologi kesehatan

tradisional empiris yang sesuai dengan

keilmuannya.

(2) Asal budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf a memiliki arti bahwa pelayanan kesehatan

tradisional berasal dari tradisi budaya asli yang turun

temurun dari suatu masyarakat tertentu.

(3) Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

memiliki arti bahwa tata cara pemeriksaan pelayanan

kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan

wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan

perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi

yang bekerja sesuai dengankonsepkesehatan tradisional

empiris.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-10-(4) Kondisi kesehatan Klien sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf c memiliki arti bahwa pernyataan

kondisi kesehatan individu didasarkan pada konsep

emik, yaitu berdasarkan pengalaman subjektif Klien dan

pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan

tersebut.

(5) Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d

memiliki arti bahwaPelayanan Kesehatan Tradisional

Empirisdilakukan dengan menggunakan bahan alam,

teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta

dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri

khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Bagian Kedua

Cara Pelayanan Kesehatan TradisionalEmpiris

Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan TradisionalEmpirisdikelompokkan

berdasarkan carapelayanannya.

(2) Carapelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. keterampilan;

b. ramuan; dan

c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan

ramuan danketerampilan.

Pasal14

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud

dalampasal13ayat (2)huruf aterdiri atas:

a. teknikmanual;

b. teknik energi; dan

c. teknik olahpikir.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan keterampilan dengan teknik manual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-11-denganmenggunakan manipulasi dan gerakan dari satu

atau beberapa bagian tubuh.

(3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan keterampilan dengan teknik energi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilakukan

denganmenggunakan energi baik dari luar maupun dari

dalam tubuh itu sendiri.

(4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan keterampilan denganteknik olah pikir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdilakukan

dengan menggunakan teknik perawatan yang

memanfaatkan kemampuan pikiran.

Pasal15

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13ayat (2) huruf b dapatberasal dari:

a. tanaman;

b. hewan;

c. mineral; dan/atau

d. sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan.

(2) Dalam penggunaan sediaan sarian (galenik) atau

campuran dari bahan-bahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d mengutamakan ramuan Indonesia.

Pasal16

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang

menggunakan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13ayat (2) huruf c dilakukan dengan memadukan

metode yang ada dalam keterampilan dan ramuan dalam

Pelayanan Kesehatan TradisionalEmpiristertentu.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu

kesatuan caraPelayanan Kesehatan TradisionalEmpiris

berdasarkan teori dan praktik secara menyeluruh dan

lengkap yang berakar pada 1 (satu) tradisi budaya asli

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-12-tertentu.

Pasal17

(1) Penyehat Tradisional dalam memberikan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris dalam rangka upaya

promotif dan preventif harussesuai dengan pendekatan

akar budaya.

(2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris sesuai dengan pengetahuan dan

kemampuan yang dimilikinya.

(3) Dalam hal Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berhalangan, pemberian Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris tidak dapat digantikan

oleh Penyehat Tradisional lainnya.

(4) Penyehat Tradisional yang tidak mampu memberikan

pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan dan

kemampuan yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke

fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal18

(1) Penyehat Tradisional dalam melakukan Pelayanan

Kesehatan TradisionalEmpiriswajib menaati kode etik

penyehat tradisional.

(2) Kode etik Penyehat Tradisionalsebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku Penyehat

Tradisional dalam interaksinya dengan Klien, sesama

penyehat tradisional, dan masyarakat.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata

cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap

kode etik disusun oleh asosisasi Penyehat Tradisional.

(4) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik Penyehat

Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

bersama asosiasi Penyehat Tradisional.

(5) Dalam hal di kabupaten/kota tidak terdapat asosiasi

Penyehat Tradisional maka penegakan kode etik

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-13-dilakukan oleh asosiasi sejenis di tingkat provinsi atau

pusat.

Bagian Ketiga

Panti Sehat

Pasal19

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh

Penyehat Tradisional di Panti Sehat.

(2) Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Panti Sehat perseorangan; dan

b. Panti Sehat berkelompok.

(3) Panti Sehat perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a merupakan tempat yang digunakan

untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional

empiris oleh Penyehat Tradisional secara perseorangan.

(4) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b merupakan tempat yang digunakan

untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional

empiris oleh Penyehat Tradisional secara bersama.

(5) PantiSehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak

boleh melaksanakan pelayanan rawat inap.

Pasal20

Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi

persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Panti Sehatberkelompokwajib memiliki

izin.

(2) PenyelenggaraanPanti Sehat perseorangan melekat pada

STPTyang dimiliki oleh Penyehat Tradisional.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-14-Pasal22

(1) Panti Sehat berkelompok dapat dimiliki oleh perorangan

atau badan hukum.

(2) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang mempekerjakan Penyehat Tradisional

yang tidakmemiliki STPT.

(3) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memiliki penanggung jawab teknis yang

memiliki STPT.

Pasal23

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksuddalam

Pasal 21ayat (1),penyelenggaraPanti Sehat berkelompok

harus mengajukan surat permohonan kepada pemerintah

daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

a. STPT masing-masing Penyehat Tradisional;

b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali

untuk kepemilikanperorangan;

c. identitas lengkap pemohon;

d. surat keterangan domisili dari kelurahan;

e. profil Panti Sehat yang akan didirikan meliputi

struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga

meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana,

peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan; dan

f. rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap

metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan.

(3) Contoh surat permohonan izin Panti Sehat, rekomendasi

dinas kesehatan kabupaten/kota atas pengajuan izin

Panti Sehat, dan form penilaian teknisatas pengajuan

izin Panti Sehat tercantum dalam formulir VIII, IX, dan X

yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-15-Pasal 24

(1) Setiap Panti Sehat perseorangan yang memberikan

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib

memasang papan nama.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat sebagai berikut:

a. namapenyehattradisional;

b. jenis metode dan teknik pelayanan yang diberikan;

c. nomor STPT; dan

d. waktu pelayanan.

(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memenuhi persyaratan, yang meliputi:

a. berukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centi

meter)x lebar 60 cm(enam puluh centi meter);

b. posisi horizontal;

c. warna dasar hijau;

d. warna tulisan putih;

e. ditulis dengan huruf latin; dan

f. menggunakanbahasa Indonesia.

Pasal25

(1) Setiap Panti Sehat berkelompok yang memberikan

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib

memasang papan nama.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat sebagai berikut:

a. nama Panti Sehat;

b. nomorsurat izin Panti Sehat; dan

c. waktu pelayanan.

(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memenuhi persyaratan, yang meliputi:

g. berukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centi

meter)x lebar 60 cm(enam puluh centi meter);

a. posisi horizontal;

b. warna dasar hijau;

c. warna tulisan putih;

d. ditulis dengan huruf latin; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-16-e. menggunakanbahasa Indonesia.

(4) Selain memasang papan nama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Panti Sehat berkelompok juga wajib

memasang papan daftar nama Penyehat Tradisional yang

melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di

Panti Sehat yang bersangkutan.

(5) Papandaftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling sedikit meliputi nama penyehat tradisional, jenis

metode dan teknik pelayanan yang diberikan, dan nomor

STPT.

Pasal 26

Contoh papan nama Panti Sehat perseorangan dan Panti

Sehatberkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Alat dan Obat Tradisional

Pasal 27

Penyehat Tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran

dan penunjang diagnostik kedokteran.

Pasal 28

(1) Penyehat Tradisional hanya dapat menggunakan alat dan

teknologi yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris yang aman bagi kesehatan dan

sesuai dengan metode/pengetahuannya.

(2) Alat dan teknologi yang digunakan dalam Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empirissebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

a. instrument;

b. mesin;

c. piranti lunak; dan/atau

d. bahan lain,

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-17-yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

memelihara kesehatan, mencegah dan meringankan

keluhan, dan memulihkan kesehatan serta untuk

meningkatkan kualitas hidup.

(3) Alat dan teknologi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)

tidak untuk melakukan intervensi tubuh yang bersifat

invasif.

(4) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), penggunaan alat dan teknologi dalam Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris juga harus memenuhi

ketentuankonseppelayanan kesehatan tradisional dalam

Pasal 11 dan ciri khas Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal12.

Pasal29

(1) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal27dan Pasal28 harus mendapatkan izin

dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari lembaga

yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian dan

penapisan.

(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sesuai dengan metode yang

digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional

empiris.

Pasal 30

(1) Selain alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal27, Pasal 28, dan Pasal 29, Penyehat Tradisional

harusmenggunakan alat pelindung diri.

(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empirisyang bersentuhan dengan cairan tubuh Klien.

Pasal 31

(1) Dalam rangka menjamin alat dan teknologi yang

digunakan untuk pelayanankesehatan tradisional yang

memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-18-keamanan dan kemanfaatan perlu diselenggarakan

upaya pemeliharaan mutu alat dan teknologi yang

digunakan untuk pelayanankesehatan tradisional.

(2) Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu alat dan

teknologi kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal32

(1) Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,

penyehat tradisional dapat memberikan kepada Klien,

berupa:

a. sediaan jadi Obat Tradisional yang telah memiliki

nomor izin edar sesuaidenganketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. Obat Tradisional racikan sendiri.

(2) Cara pemberian sediaan jadi Obat Tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan.

(3) Pemberian Obat Tradisional yang diberikan kepada Klien

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus

sesuai dengan metode pengetahuan atau pengalaman

Penyehat Tradisional.

Pasal33

(1) Obat Tradisional racikan sendiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32ayat (1) huruf b, dapat dalam bentuk:

a. jamu yang dibuat segar;

b. ramuan simplisia kering; dan

c. ramuanobatluar.

(2) Obat Tradisional racikan sendiri berupa jamu yang

dibuat segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a diberikan langsung kepada Klien sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bahan ramuan yang digunakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempunyai asal usul yang jelas

termasuk nama bahan dalam bahasa latin dan Indonesia,

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-19-baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Cara pembuatan Obat Tradisional racikan sendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kemasan Obat Tradisional racikan sendiri hanya memuat

identitas Klien, keterangan cara penggunaan/pemakaian,

dan tidak boleh menambahkan keterangan khasiat atau

keterangan lain.

Pasal34

(1) Dalam pembuatan Obat Tradisional racikan sendiri,

fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris harus

mempunyai ruangan peracikan dan penyimpanan obat.

(2) Ruangan peracikan dan penyimpanan obat, harus

memenuhi syarat sekurang-kurangnya:

a. tahan terhadap pengaruh cuaca serta dapat

mencegah masuknya rembesan dan bersarangnya

serangga, binatang pengerat, burung atau binatang

lainnya;

b. memenuhi higiene dan sanitasi agar tidak tercemar

dengan kuman non patogen atau pencemaran

khamer, jamur dan bakteri;

c. memiliki alas yang berjarak dengan tanah atau

lantai agar bahan simplisia tidak bersentuhan

dengan tanah atau lantai; dan

d. suhu ruangan dikondisikan sesuai dengan bahan

simplisia.

Pasal 35

Obat Tradisional dilarang mengandung:

a. etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk

sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;

b. bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau

sintetik berkhasiat obat;

c. narkotika atau psikotropika; dan/atau

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-20-d. bahan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Obat Tradisional yang digunakan dilarang diberikan dalam

bentuk:

a. intra vaginal;

b. tetes mata;

c. parenteral; dan

d. supositoria, kecuali digunakan untuk wasir.

(2) Dalam pemberian Obat Tradisional penyehat tradisional

tidak boleh mencampur antara Obat Tradisionalyang

diproduksi oleh industri/usaha dengan Obat Tradisional

racikan sendiri.

BABIV

IKLAN DAN PUBLIKASI

Pasal 37

Penyehat Tradisional dan Panti Sehat dilarang

mempublikasikan dan mengiklankan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris yang diberikan.

BAB V

PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENAPISAN

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris, Penyehat Tradisional wajib melakukan

pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atascatatanKliendancatatansarana.

(3) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. identitas Klienmeliputi nama, umur, jenis kelamin

dan, alamat;

b. kunjungan baru dan kunjungan lama;

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-21-c. keluhan Klien;

d. tindakan yang dilakukan, termasuk Obat Tradisional

yang diberikan; dan

e. keterangan meliputi nasihat, anjuran atau

keterangan lain yang diperlukan.

(4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. catatan pelayanan kesehatan tradisional kunjungan

setiapKlien;

b. buku catatan/register; dan

c. form pelaporan dan data.

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) wajib disimpanpaling singkat selama 2 (dua)

tahun.

(6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepadapuskesmassetiap bulan.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

direkapitulasi dan disampaikan secara berjenjang oleh

puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota,

dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

(8) Mekanisme dan alur penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal39

(1) Untuk menjamin keamanandan kemanfaatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris, kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota melakukan penapisan terhadap metode

pelayanan kesehatan tradisional yang akan diberikan.

(2) Dalam melakukan penapisan sebagaiamana dimaksud

pada ayat (1) dapat melibatkan Sentra Pengembangan

dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-22-BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal40

(1) Menteri, kepaladinas kesehatan provinsi,kepaladinas

kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris yang diberikan oleh Penyehat Tradisional secara

berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka:

a. untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris yang aman dan tidak

bertentangan dengan norma yang berlaku;

b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris yang memenuhi

persyaratan keamanan dan kemanfaatan; dan

c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya

persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan

pelayanan kesehatan tradisional empiris.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan terhadap:

a. Penyehat Tradisional;

b. sarana dan prasarana;

c. tindakan yang dilakukan Penyehat Tradisional

terhadap Klien; dan

d. ramuan, alat dan teknologi yang digunakan oleh

Penyehat Tradisional.

Pasal41

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pembekalan peningkatan pemahaman penyehat

tradisional terhadap peraturan perundang-undangan

terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional

empiris;

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-23-c. pemantauan dan evaluasi;

d. konsultasi; dan

e. supervisi.

Pasal42

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40, Menteri, kepala dinas

kesehatan provinsi, atau kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota dapat mengangkat tenaga pengawas.

(2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional

empiris.

(3) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan

pengawasan secara berjenjang dengan melibatkan

institusi terkait, asosiasi Penyehat Tradisional dan

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(4) Instrumen pengawasan dilaksanakan melalui:

a. pengawasan oleh PemerintahPusat dan Pemerintah

Daerah; dan

b. pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 43

Dalammelakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40, dapat mengikutsertakaninstitusi

terkait dan masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengobat

tradisional yang telah memberikan pelayanan kesehatan

tradisional bersifat invasif dan memiliki Surat Izin Pengobat

Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-24-Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Tradisional, untuk diakui sebagai tenaga

kesehatan tradisional harus telah mengikuti Rekognisi

Pembelajaran Lampau (RPL) paling sedikit jenjang 5 Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)atau lulus pendidikan

minimal diploma3 yang sesuai, paling lambat 17 Oktober

2020.

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-25-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2016

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-26-LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATANTRADISIONAL

EMPIRIS

I. PANTI SEHAT PERSEORANGAN DANPANTI SEHATBERKELOMPOK

Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompokharus memenuhi

persyaratan:

A. Panti Sehat Perseorangan

Panti Sehat perseorangan merupakan tempat yang digunakan untuk

melakukanPelayanan Kesehatan Tradisional Empiris perseorangan.

Panti Sehat perseorangan berkewajiban menyediakan sarana dan

peralatan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, ventilasi,

dan pencahayaan yang cukup, meliputi:

1. Ruang dan peralatan pelayanan

a. Bangunan memenuhi persyaratan lingkungan sehat dan

memiliki pencahayaan yang cukup;

b. Bangunan bersifat permanen (tidak berpindah-pindah

tempat) dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal

atau unit kerja lainnya;

c. Pintu ruang pelayanan tidak terkunci;

d. Ruang pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan jenis

pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan. Ukuran

ruang pelayanansekurang-kurangnya2 x 2,5 m;

e. Ruang pelayanan, bila memiliki lebih dari satu tempat

tidur, harus ada sekat dengan tinggi 25cmdari lantai dan

50 cm dari plafon. Untuk ruangan yang menggunakan

matras, sekat sampai ke lantai;

f. Pemisahan ruangan untuk pelayanan laki-laki dan

perempuan;

g. Peralatan pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional

empiris; dan

h. Peralatan intervensi sekurang-kurangnya berupa tempat

tidur atau matras.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-27-2. Sistem penghawaan (ventilasi), harus terdapat udara yang

mengalir dalam ruangan,dapat berupa ventilasi alami dan/atau

ventilasi mekanis.

3. Pencahayaan harus terdistribusi rata dalam ruangan, lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis lampu hemat

energi.

4. Ruang penunjang

Selain ruang untuk pelayanan, dibutuhkan juga ruang

penunjang,antara lainruang tunggu, toilet/WC yang terpisah

dari ruang pelayanan dan sarana cuci tangan. Luas ruangan

disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Ruang dan peralatan administrasi

a. Ruang ini digunakan sebagai tempat pendaftaran dan

penyimpanan data klien. Luas ruangan disesuaikan dengan

kebutuhan.

b. Peralatan administrasi berupa meja, kursi, danalat tulis

kantor.

6. Peralatankesehatan tradisional yang digunakan oleh Penyehat

Tradisional harus memenuhi persyaratan:

a. standar mutu, keamanan, keselamatan;

b. alat yang berteknologi memiliki izin edar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. alat yangberteknologidiuji dan dikalibrasi secara berkala

oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

B. Panti Sehat Berkelompok

Panti Sehat berkelompok harus memenuhi persyaratan bangunan

dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah dan jenis ruang

diPanti Sehat berkelompokditentukan melalui analisis kebutuhan

ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan jumlah

Penyehat Tradisional.

1. Bangunan Panti SehatBerkelompok

a. Tata Ruang Bangunan

1) Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan

fungsi sebagai Panti Sehat;

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-28-2) Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Panti

Sehat harus diatur sesuai dengan kebutuhan

pelayanan; dan

3) Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan

memperhatikanjenis perawatan dan jenis kelamin

Klien.

b. Persyaratan Komponen Bangunan dan Material

1) Atap

(a) Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana

(angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak

bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat

perindukan vektor.

(b) Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar.

2) Langit-langit

(a) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan

mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat

tanpa sambungan (seamless).

(b) Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m.

3) Dinding

(a) Material dinding harus keras, rata, tidak berpori,

tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah

dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar

mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan

dengan kondisi di daerah setempat.

(b) Dinding kamar mandi/WC harus kedap air,

dilapisi keramik setinggi 150 cm.

4) Lantai

Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata,

tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan

dengan sambungan seminimal mungkin.

5) Pintu dan Jendela

(a) Lebar bukaan pintu utama minimal minimal 90

cm, pintu harus terbuka ke luar.

(b) Pintu khusus untuk kamar mandi/WC harus

terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90

cm.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-29-(c) Material pintu untuk kamar mandi/WC harus

kedap air.

6) Kamar Mandi/WC

(a) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk

dan keluar oleh pengguna.

(b) Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air

buangan tidak boleh tergenang.

(d) Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa

dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.

(e) Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan

kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah

setempat.

2. Prasaranameliputi:

a. Sistem penghawaan (ventilasi);

Ventilasi merupakan proses untuk mensuplai udara segar

ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai

dengan kebutuhan, bertujuan menghilangkan gas-gas yang

tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih

dan membantu mendapatkan kenyamanan termal.

Ventilasi ruangan pada bangunan Panti Sehatberkelompok,

dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis.

Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15%

terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi.

Sedangkan sistem ventilasi mekanis diberikan jika ventilasi

alami yang memenuhi syarat tidak memadai.

Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk

berbagai fungsi ruangan di bangunan Panti Sehat

berkelompok minimal 12x pertukaran udara per jam dan

untuk kamar mandi/WC 10x pertukaran udara per jam.

Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3

(tiga) elemen dasar, yaitu:

1) jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk dalam

ruang pada waktu tertentu;

2) arah umum aliran udara dalam gedung yang dialirkan

ke luar dengan cara yang efisien; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-30-3) setiap ruang diupayakan proses udara di dalam

ruangan bergerak dan terjadi pertukaran antara udara

didalam ruang dengan udara dari luar.

Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau

campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti

struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar.

b. Sistem pencahayaan

Bangunan Panti Sehat berkelompok harus mempunyai

pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.

Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan.

Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat

energi.

Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan

yaitu:

1) ruang administrasi tingkat pencahayaan 200 lux;

2) ruang pelayanan tingkat pencahayaan 300 lux; dan

3) ruang tunggu tingkat pencahayaan 100 lux.

c. Sistem sanitasi;

Sistem sanitasiPanti Sehatterdiri dari sistem air bersih,

sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran

dan sampah, serta penyaluran air hujan.

1) Sistem air bersih

(a) Sistem air bersih harus direncanakan dan

dipasang dengan mempertimbangkan sumber air

bersih dan sistem pengalirannya.

(b) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari

sumber air berlangganan dan/atau sumber air

lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sistem penyaluran air kotor dan/atau airlimbah

(a) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang

memenuhi persyaratan kesehatan.

(b) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari

sampah dan dilengkapi penutup dengan bak

kontrol untuk menjaga kemiringan saluran

minimal 1%.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-31-d. Sistem kelistrikan;

Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah

dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan,

tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan

instalasi lain.

Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi

persyaratan umum instalasi listrik. Sumber daya listrik

yang dibutuhkan, terdiri dari:

1) Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah

2200 VAyang berasal dari PLN

2) Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya

listrik normal.

e. Sistem komunikasi;

Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi

di lingkup dan keluar Panti Sehat berkelompok, dalam

upaya mendukung pelayanan. Alat komunikasi dapat

berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun

alat komunikasi lainnya.

f. Sistem proteksi petir;

Sistem proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian

dari bangunan panti, termasuk manusia yang ada di

dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap

kemungkinan bahaya sambaran petir.

g. Sistem proteksi kebakaran;

BangunanPanti Sehat harus menyiapkan alat pemadam

kebakaran untuk memproteksi kemungkinan terjadinya

kebakaran. Alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2

kg, dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 m

. Pemasangan

alat pemadam kebakaran diletakkan pada dinding dengan

ketinggian antara 15 cm–120 cm dari permukaan lantai,

dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

kerusakan atau pencurian.

Apabila bangunan Panti Sehat menggunakan generator

sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruangan

generator harus dipasangkan Alat Pemadam Kebakaran

jenis CO2.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-32-Bangunan danprasaranaPanti Sehat berkelompokharus

dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan

secara berkala agar tetap laik fungsi.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

dilakukan secara berjenjang oleh puskesmas, dinas kesehatan

kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian

Kesehatan dengan melibatkan lintas sektor terkait sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan pembinaan meliputi :

a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi pelayanan

kesehatan tradisional diwilayah kerjanya.

b. Melakukan pembinaan kepadapenyehat tradisional yang

ada di wilayah kerjanya (higiene sanitasi, universal

precautions/tata cara perlindungan diri, cara pencatatan

pelaporan, caramengirim/merujuk Klienkepuskesmas dan

ataurumah sakit, dan lain sebagainya).

2. Dinas kesehatan kabupaten/kota mempunyai tugas dan

tanggung jawab, meliputi :

a. Membinapenyehattradisional di wilayah kerjanya melalui

sarasehan, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE),

pelatihan dan/atau pertemuan lainnya.

b. Memberikan penilaian teknis terhadap penggunaan metode,

bahan/obat tradisional/alat dan teknologi kesehatan

tradisional sebagai dasar pertimbangan rekomendasi

penerbitan STPT.

c. Menjalin koordinasi dengan satuan kerja pemerintah

daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan

terpadu.

3. Dinaskesehatan provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. Melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam

rangka penguatan pembinaan program pengembangan

pelayanan kesehatan tradisional kepada kabupaten/kota

melalui dukungan pembekalan teknis dan manajemen.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-33-b. Melakukan koordinasi dalam upaya peningkatan peran dan

fungsi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan

Tradisional (Sentra P3T).

c. Berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan Jaringan Informasi

dan Dokumentasi (JID) kesehatan tradisional.

4. Kementeriankesehatan mempunyai tugas dan tanggungjawab,

meliputi:

a. menyiapkan regulasi, kebijakan dan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentangkesehatantradisional

serta kegiatan operasional dalam rangka penguatan

program kesehatan tradisional diprovinsi.

b. mengembangkan Jaringan Informasi dan Dokumentasi

(JID) kesehatantradisional.

B. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara peraturan

dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan memasuki

setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang

berhubungan dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris dan memeriksa legalitas yang terkait dengan

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Setiap

petugas yang melakukan pengawasan dilengkapi dengan tanda

pengenal, surat perintah pemeriksaan serta instrumen pengawasan

(tata cara sidak).

Sasaran pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

meliputi:

1. dokumen legalitas STPT dan papan nama hattra;

2. bahan dan alat yg digunakan; dan

3. sarana prasarana.

Pelaksanapengawasanmeliputi:

1. Tim penilaian teknis di kabupaten/kota yang anggotanya

ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang

terdiri dari:

a. lintas program dinas kesehatan kabupaten/kota

b. lintas sektor

c. asosiasi/pakar: imparsial independen

2. Tim pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa dugaan

pelanggaran kode perilaku/disiplin yang dilakukan oleh hattra

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-34-3. Tenaga kesehatan puskesmas (pengelola program kesehatan

tradisional yang ditugasi oleh kepala puskesmas)

Pengawasan dilakukan pada beberapa tahap :

1. Tahappenilaian administrasi dan penilaian teknis

a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

tidak bertentangan dengan konsep penyelenggaran

pelayanan kesehatan tradisional.

b. Penilaian administrasi dilakukan dengan memeriksa

kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan STPT

c. Penilaian teknis dilakukan sebagai salah satu tahapan dari

pemberian rekomendasi STPT ataupun rekomendasi izin

Panti Sehat,yaitu dengan melakukan:

1) Pengkajian keamanan dan manfaat dari cara

perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

2) Pengkajian keamanan bahan ramuan dan alat

teknologi kesehatan tradisional yang digunakan.

3) Penilaian secara langsung sarana dan prasana yang

akan digunakan oleh penyehat tradisional.

2. Tahappemantauan periodik

Tim pengawas melakukan pengawasan penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara periodik yang

disesuaikan dengan jumlah anggota tim pengawas dan luas area

pengawasan.

3. Tahapaduan/klaim konsumen/laporan masyarakat

Tim pengawas akan segera turun ke lapangan untuk melakukan

pemeriksaan bila menerima aduan/klaim konsumen/laporan

masyarakat.

Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan PelayananKesehatanTradisional Empiris dengan

menyampaikan keluhan kepada puskesmas atau dinas kesehatan

kabupaten/kota.

Agar kegiatan pengawasan berjalan secara optimal, maka kegiatan

pengawasan perlu diorganisir secara baik mulai dari persiapan,

pelaksanaan dan evaluasi.

1. Persiapan

a. Melakukan koordinasi antar anggota tim pengawas.

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-35-b. Menyusun kerangka acuan termasuk anggaran yang

diperlukan.

c. Menyiapkan bahan dan instrumen pengawasan.

d. Menyelesaikan administrasi dan surat menyurat.

2. Pelaksanaan

a. Mengklarifikasi keadaan yang ada di lapangan dengan

dokumen hasil penilaian administrasi, dokumen hasil

penilaian teknis dan peraturan yang terkait.

b. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan.

3. Evaluasi

a. Menganalisis hasil pelaksanaan pengawasan

b. Mengirimkan umpan balik

c. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kelanjutan

Mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris:

1. Kementerian Kesehatanmemberikan sosialisasiNorma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengawasan ke dinas

kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

2. Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengangkat tenaga

pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pelayanan kesehatantradisional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas kesehatan kabupaten/kota atau tenaga pengawas

bertindak berdasarkan laporan penyehat tradisional yang

diberikan kedinas kesehatankabupaten/kota dan berdasarkan

pengaduan dari masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi dasar

untuk melakukan investigasi kepada Penyehat Tradisional.

4. Setelah dilakukan investigasi dan menemukan adanya

pelanggaran pelayanan kesehatan tradisional, dinaskesehatan

kabupaten/kota atau tenaga pengawas dapat langsung

memberikan teguran lisan. Apabila dalam kurun waktu 3 x 24

jam tidak ada perubahan maka dinas kesehatan

kabupaten/kota dapat memberikan teguran tertulis. Apabila

dalam kurun waktu 3 x 24 jam tidak ada perubahan maka dinas

kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan pencabutan

STPT/ijin sarana bagi panti sehat. Jika terdapat dugaan

pelanggaran etik maka dinas kesehatan kabupaten/kota atau

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-36-tenaga pengawas berkoordinasi dengan asosiasi penyehat

tradisional.

Gambar Mekanisme Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-37-III. ALURPENYAMPAIAN LAPORAN

Mekanismepelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Panti

Sehat perseorangan/Panti Sehatberkelompokke puskesmas,selanjutnya

puskesmas menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan

kabupaten/kota. Oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dilaporkan

kepada dinas kesehatan provinsi dan selanjutnya dinas kesehatan

provinsi menyampaikan laporan kepada Kementerian Kesehatan yang

dilakukan secara berkala.

IV. PAPAN NAMA

Panti Sehatperseorangandan Panti Sehat berkelompok yang memberikan

pelayanan wajib memasang papan nama. Berikut ini adalah contoh papan

nama:

a. Papan nama panti sehat perseorangan

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-38-b. Papan namapanti sehatberkelompok

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-39-Formulir I

ContohFormat STPT

KOP DINAS SATUAN KERJA PERIZINAN TERPADU

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Nomor :……

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor..................................tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,

bahwa kepada :

1. Nama :.............................................................................

2. No. KTP :........…………………………………………...................

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

4. Tempat/tanggal lahir:.............................................................................

5. Agama : ............................................................................

6. Kewarganegaraan : ............................................................................

7. Pekerjaan : ............................................................................

8. Pendidikan Formal : ............................................................................

9. Nomor telepon : ............................................................................

10.Alamat Rumah : Jln...................................... No............................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan ..........................................................

Kabupaten/Kota .................................................

11.AlamatPraktik : Jln...................................... No............................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan ..............

Kabupaten/Kota ..................................

12.Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu)

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..............,

dinyatakan telah terdaftar sebagai penyehat tradisional pada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota .......................……………………….. dengan cara perawatan

Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu), dengan menggunakan

bahan.............…..(sebutkan bahan yang digunakan) dan

alat..............…..(sebutkan alat yang digunakan)

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten/Kota ................ selama 2 (dua)tahun

sejak tanggal diterbitkan.

…………., ………… 20..

...............................(Jabatan)

Kabupaten/Kota ………………

TTD

Nama dan NIP lengkap

(………………………………….)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Kepala Puskesmas setempat

Formulir II

PASFOTO

Berwarna

4 x 6

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-40-Contoh Format Surat Permohonan Pendaftaran Penyehat Tradisional

......................, ..................20.......

Kepada Yth.

Kepala ................... (Instansi Yang Melaksanakan Perijinan)

Kabupaten/Kota ........................

Di .....................

Dengan Hormat,

1. Nama : ..........................................................................

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. Tempat/tanggallahir : ..........................................................................

4. Agama : .........................................................................

5. Kewarganegaraan : .........................................................................

6. Pekerjaan : .........................................................................

7. Pendidikan Formal : .........................................................................

8. Nomor telepon : .........................................................................

9. Alamat rumah : Jln...................................... No.........................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan...........................................................

Kabupaten/Kota .................................................

Provinsi................................................................

10.Alamat tempat praktik : Jln...................................... No.........................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan...........................................................

Kabupaten/Kota .................................................

Provinsi................................................................

11.Cara Perawatan : Ketrampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar

Penyehat Tradisional (STPT). Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1.Surat Pernyataan

2.FotocopyKTP yang masih berlaku

3.Pas Photo 4x6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.

4.Surat KeteranganDomisili dari Lurah/Kepala Desa

5.Surat Pengantar Puskesmas

6.Surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota

7.Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior

Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan kebijaksanaannya saya

ucapkan terima kasih.

Pemohon

TTD

(Nama Lengkap)

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-41-Formulir III

Contoh Surat Pernyataan PenyehatTradisional

SURAT PERNYATAAN PENYEHAT TRADISIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.................tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, dengan ini

saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan sebagai berikut :

1. Nama : ..........................................................................

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. Tempat/tanggallahir : ..........................................................................

4. Agama : .........................................................................

5. Kewarganegaraan : .........................................................................

6. Pekerjaan : .........................................................................

7. Pendidikan Formal : .........................................................................

8. Nomor telepon : .........................................................................

9. Alamat Rumah : Jln...................................... No.........................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan ..........................................................

Kabupaten/Kota .................................................

10.AlamatPraktik : Jln...................................... No.........................

RT/RW.................................................................

Kelurahan/Desa..................................................

Kecamatan ..........................................................

Kabupaten/Kota .................................................

11.Pengalaman praktik : ................................................... tahun

12.CaraPerawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah

satu)

13.Dalamcara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, saya:

a.Menggunakan metode/cara : .............................. (sebutkan)

b.Menggunakan ramuan : ..............................(sebutkan semua

ramuan yang digunakan)

c.Menggunakan alatdan teknologi : .............................(sebutkan semua

alat dan teknologi yang digunakan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatan tradisional empiris akan mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan

sehat akal maupun pikiran disertai kesanggupan untuk memelihara

keindahan, kebersihan dan ketentraman lingkungan.

....................., ........................20.....

TTD Diatas Meterai

Nama Lengkap

( )

Pas Photo

Berwarna

4 x 6

www.peraturan.go.id

2016, No.1994

-42-Formulir IV

Contoh Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktik

KOP DINAS KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGANLOKASI TEMPAT PRAKTIK

Nomor :……...........................

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama : ....................................................................................................

NIP : ....................................................................................................

Jabatan : Lurah/Kepala Desa......................................................................

Memberikan keterangan kepada yang tersebut namanya di bawah ini:

1. Nama : ..........................................................................

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. Tempat/tanggal lahir : ..........................................................................

4. Agama : ..........................................................................